Pendidikan
gratis di tingkat dasar dan menengah. begitulah yang dicanangkan pemerintah.
Untuk pusat, pendidikan gratis dicanangkan khusus bagi pendidikan Sembilan
tahun. Artinya, masyarakat dapat menikmati pndidikan tanpa dipungut biaya
hingga bangku sekolah menengah pertama (SMP) sederajat. Di Jawa Barat,
dicanangkan pendidikan gratis hingga 12 tahun, artinya masyarakat harus bisa
bersekolah hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.
Di Jawa
Barat, Rata-rata lama sekolah (RSL) hanya mencapai 8,4 (berdasarkan ILPD Jabar
2014). Artinya masyarakat hanya mampu besekolah hingga kelas VIII SMP nya. Hal
ini tentu menjadi ironi dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah Jawa
Barat yakni hingga 12 tahun.
Belum
lagi, batasan sekolah gratis di kota/kabupaten juga berbeda. Kota Bandung
misalnya menetapkan 12 tahun. Namun, ada beberapa kabupaten yang mengratiskan
sampai dengan sekolah menengah tingkat pertama (SMP) atau 9 tahun saja. Masalah
terbatas nya anggaran selalu menjadi alas an dalam mengimplementasikan
pendidikan gratis tersebut.
Bantuan
Oprasional Sekolah (BOS), baik yang diberikan oleh pusat dan daerah (propinsi/
kota/kabupaten) tidak menyelesaikan masalah karena tidak mencukupi kebutuhan
pembiayaan sekolah. Misalnya, untuk tingkat SMA, dari dana BOS pusat Rp 1,2
juta/siswa/tahun, dari Pemprov Jabar hanya 300,000/siswa/tahun, kemudian BOS
kota Bandung Rp 400,000/siswa/tahun, dengan total Rp 1.900.000siswa/tahun.
Jumalah tersebut jauh dari hasil penelitian yang menunjukan biaya oprasional
nonpersonal siswa SMA rata-rata mencapai 3.000.000/siswa/tahun.
Sesuai
dengan amanat UUD 1945, semua lapisan masyarakat berhak mendapatkan pendidikan
secara gratis. Tidak ada pungutan sedikit pun atau dana yang harus dikeluarkan
oleh masyarakat. Sebab pemerintah sudah menyediakan 20% dari dianggarkan
pendapatan dan belanja gaji pegawai. Akibatnya, gratis dibidang pendidikan tak
sepenuhnya tereaisasi.
Anggaran
20% yang didalamnya masih terdapat pembelanjaan tidak langsung yakni gaji
pegawai, masih menjadi ganjalan dalam penyelesaian pendidikan gratis tersebut
yang bisa menghasilkan kualitas baik di bidang pendidikan.
Ketimbang
berkutat pada masalah pendidikan gratis yang tidak kunjung jelas, sebaiknya
pemerintah lebih memfokuskan diri kepada perbaikan terlebih dahulu, lebih baik
mengejar kuantitas daripada kualitas dulu. Karena saat ini, masih banyak
bangunan sekolah yang rusak, belum lagi
jumlah ruang kelas setingkat SMA yang masih kurang. Bagaimana bisa menghasilkan
kualitas bagus jika kuantitasnya saja diabaikan? Konsep gratis perlu
ditelusuri. Yang paling tepat adalah bagaimana mewujudkan pendidikan yang
terjangkau, tetapi menghasilkan kualitas baik.
Agar pelaksanaan pendidikan gratis sesuai dengan
tujunnya, maka perlu ada political will
antarpemangku kekuasaan, tanpa lupa membenahi system manajemen pendidikan yang
memang perlu diperbiki. Kalau ada kemauan yang didukung dengan kemampuan, insya
Allah masyarakat akan benar-benar bisa menikmati apa yang dinamakan pendidikan
gratis tersebut.
Penulis, guru MTs Manaarul huda dan SMK Karya
Perjungan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar